Mamuju.Beritaini.com-
Gugus tugas penanganan wabah Covid- 19 di Sulbar mendapat sorotan dari amggota DPRD Sulbar Muh Hatta Kainang.
“Kami melihat proses kerja gugus tugas Covid – 19 yang dikomandoi BPBD sulbar tidak berjalan efektif,” tegas Hatta Kainang dalam keterangan tertulisnya kepada beritaini.com, Jumat( 27/3).
Menurut politisi NasDem ini semestinya ada action secara masif dalam proses pencegahan dan kesiapan sapras penderita covid -19 dapat mengamati berdasarkan pemantauan.
Untuk itu, dia minta pimpinan gugus tugas penanganan covid 19 di sulbar diambil alih oleh TNI dan POLRI untuk menjalankan protap secara ketat dan jelas
Hal ini lanjut Hatta Kainang, agar pemetaaan dalam proses scraning terkait penanganan ODP dapat maksimal.
“Kebijakan surat Gubernur Sulbar tidak efektif berlaku kebawah hanya jadi macan kertas,” pungkasnya.
Tanggapan Kepala BPBD Provinsi Sulbar
Menurut Kepala BPBD Provinsi Sulbar Darno Madjid, pihaknya telah bekerja sesuai tugas dan fungsi sebagai ketua Gugus.
” Saya kira berjalan sesuai mekanisme tidak ada yang tidak berjalan karena kami bekerja sesuai arahan dan petunjuk bapak gubernur,” ujar Darno Madjid saat dimintai tanggapannya tekait soal penanganan Covid- 19 di Sulbar.
Darno Madjid menyebutkan bahwa terkadang orang tidak paham pelaksanaan UU NO 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
” Jadi gubernur selaku komando tanggap darurat kami ditunjuk sebagai pelaksan didalam unsur Gugus percepatan pencegahan COVID 19, sebagai aplikasi dari PP nomor 21 thn 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dimana BNPB menjadi insiden komender( pusat ) dan BPBD ( Daerah),” pungkas dia.(*)
