Bone.Beritaini.com- Beredar kabar mengejutkan terkait pelarangan penyaluran bahan pangan kebutuhan pokok bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah disalurkan oleh kementrian sosial republik indonesia melalui bank mandiri kepada penerima manfaat setiap bulannya.
Kabar tersebut menyeruak dikalangan petugas pendamping sembako dan agen – agen penyaluran di desa – desa dan kelurahan Kabupaten Bone, yang diketahui dikirim oleh koordinator tenaga kesejahteraan sosial (korteks) Kabupaten Bone dan mencatut institusi Kepolisian.
Saat dikonfirmasi kepada salah satu pendamping TKSK yang tidak ingin namanya dimediakan menyebutkan bahwa informasi itu dikirim oleh korteks.
Kepala Bidan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bone H. Faisal yang juga selaku supervesior dari pihak provinsi yang membidangi program ini belum memberikan respon. Kendati Beritaini.com menghubungi via watshap dan pesan pendek.
Sementara itu, pengamat sosial sekaligus pakar ekonomi IAIN Bone Samsul Bahri, SE,Sy.M.ESy mengungkapkan bahwa dalam Peraturan Menteri sosial RI no. 20 Tahun 2019 dan Pedoman umum dalam program ini, menjelaskan bahwa dalam penyaluran program sembako dilakukan setiap bulan dan bahkan ada batas tertentu tanggal setiap bulannya untuk dibelanjakan agar ditengah pandemik ini, masyarakat miskin terpenuhi kebutuhan hidupnya.
“Jika ini benar maka saya sangat menyayangkan karena ditengah kesusahan masyarakat justru mereka menunda bantuan yang semestinya segera disalurkan dan jelas program ini suda diatur dalam permensos dan pedoman umum,” ujar Syamsul Bahri
Dia berharap tidak ada permainan dan intervensi terhadap proses penyaluran ini, secara sistematis dan terstruktur serta masif sebab konsekuensi hukum yang akan menanti.
“Semoga tidak ada permainan, agar program pemerintah pusat berjalan sesuai dengan perencanaan” pungkas mantan Ketua Cabang PMII Bone ini.(*)
( Berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya)
