Mamuju, Beritaini.com-Empat pimpinan definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Periode 2019-2024 resmi dilantik Ketua Pengadilan Tinggi Makasar Sahriel Sidik di ruangan paripurna gedung DPRD Jl And Malik Pattana Endeng, Mamuju, Senin (28/10/2019).
Wakil Ketua I DPRD Sulawesi Barat Usman Suhuriah mengatakan, usai dilantik pihaknya bakal fokus pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
“Dinternal DPRD sudah membuat berbagai persiapan. Termasul draf untuk menyusun agenda yang akan dikerjakan oleh DPRD sebelum diputuskan di badan musyawarah,” kata Usman.
Jika AKD tak segera dibuat, pihaknya mengkhawatirkan akan menghambat agenda-agenda kedewanan. Termasuk pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun 2020.
“Tapi tentu dengan melihat formasi antara DPRD dan DPRD baru ini, kita berharap akan semakin kuat dengan meyakini bahwa DPRD memiliki pengalaman sampai pada hal-hal detail. Tapi yang baru juga ini tentu harus lebih baik dalam melakukan kerja-kerja kedewanan yang akan datang,” kata dia.
Sementara Wakil Ketua III Abdul Rahim mengatakan, selain fokus dengan pembentukan AKD pihaknya juga akan fokus merespon aspirasi masyarakat. Termasuk persoalan GTT-PTT yang cukup rumit.
“GTT-PTT ini sesungguhnya bukan masalah baru. Ini sudah klasik. Lama. Hanya memang secara teknik di dinas terkait belum bisa validasi betul dan itu terkonfirmasi pada saat kita RDP. Beberapa nama itu dianggap orangnya tidak ada,”ujar Rahim.
Olehnya, lanjut Rahim, pihaknya akan segera menangani persoalan ini. Bahkan rencananya akan membentuk pansus untuk menangani masalah tersebut untuk memastikan bahwa data yang diverifikasi itu adalah data yang bisa dipertanggungjawabkan.
“Karena konsekuensinya ini bukan hanya soal anggaran yang akan digunakan untuk bayar mereka, tentu akan ada implikasi lain kalau kita keliru dalam membuat keputusan. Termasuk implikasi hukum,” tuturnya.
“Kami akan kaji bersama di DPRD untuk mengambil satu langkah yang tepat, apakah DPRD turun langsung di sekolah memastikan bahwa data yang di SK kan Pemprov sudah diyakini kebenarannya. Atau jangan-jangan masih datang informasi bukan data terverifikasi,” sambungnya.
Dalam menyelesaikan masalah tersebut menurut Rahim, tentu harus membangun komunikasi secara intens sehingga terbangun framing berpikir yang sama dalam menyikapi dan memuruskan setiap rencana kebijakan.
“Terutama sekali berkaitan dengan persoalan anggaran,”ucapnya.
Sementara Wakil Ketua II Abdul Halim mengatakan, AKD menjadi fokus pasca dilantik karena sangat menentukan mobilitas dan kinerja DPRD.
“Karena dalam AKD itu ada komisi, ada badan musyawaran dan anggaran, sehingga langkah awal ini kita akan mengesahkan AKD karena kinerja kita ditunggu masyarakar. Dan kita akan memaksimalkan waktu yang mepet ini karena sebentar lagi kita akan dorong APBD 2020 dan pengesahannya itu terakhir 30 November otomatis kita mempunyai waktu sedikit. Sehingga kita harus bergerak cepat membentuk AKD untuk memusahkan kerja-kerja kita di DPRD,” papar politisi PDIP itu.(*)
Advertorial
