Mamuju, Beritaini.com – Para kontraktor lokal yang tergabung dalam Asosiasi di Sulbar menggelar Konfrensi Pers di Rumah Makan Cita Rasa, Selasa(10/3/2020).
Kordinator Aliansi Asosiasi Sulbar Misbahuddin menanggapi kebijakan Kementerian PUPR soal pemindahan lelang paket proyek di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi ( BP2JK) Sulbar ke DKI Jakarta.
“Kami menolak pemindahan lelang paket proyek yang dilaksanakan di DKI Jakarta,” ujar Misbahuddin.
Senada, salah satu Warga Hartono meminta kepada Kementerian PUPR untuk segera mengembalikan lelang paket proyek yang dilaksanakan di DKI Jakarta.
“Itu sangat lucu proyek di BP2JK Sulbar dilelang di DKI Jakarta,” katanya dengan nada ketus.
Salah satu kontraktor lokal Maksum M menilai jika proses lelang di alihkan ke Jakarta sangat merugikan masyarakat sulbar.
Untuk itu, dia pun menolak kebijkan Kementerian PUPR yang memindahkan proses lelang proyek ke DKI Jakarta.
“Saya minta agar proses lelang dikembalikan ke BP2JK Sulbar,” kata Maksum.
Sekedar diketahui, surat Kementerian PUPR bernomor PB.01DK/162, terkait proses lelang pengadaan barang dan jasa di BP2JK Sulbar yang dialihkan ke DKI Jakarta.
Menanggapi masalah tersebut, Ketua DPD Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia (Gerak) Wilayah Sulbar Arman mendukung berberapa tuntutan rekanan dan masyarakat untuk mendesak Kementerian PUPR agar proses lelang di kembalikan ke BP2JK Sulbar.
Arman menilai, pemindahan proses lelang ke DKI Jakarta karena pihak kementerian PUPR telah kehilangan kepercayaan terhadap Ka BP2JK Sulbar dan pokjanya.
“Jadi ada pemangkasan kewenangan Ka. BP2JK yang dianggap urgen oleh Kementerian PUPR. Sehingga paket yang belum di lelang maupun yang sudah di lelang dan belum ada SPBjnya tentunya di kembalikan ke Kementerian,” ujar Arman.
Arman menegaskan bahwa seharusnya pihak Kabalai Jakon dan Kabalai Cipta Karya bersenergi agar tidak membuat kegaduhan sehingga penyerapan anggaran APBN di Provinsi Sulawesi Barat dapat terserap secara maksimal.
Bahkan Arman berjanji akan melaporkan dugaan penerimaan suap oleh oknum pejabat Balai Cipta Karya.
Sebelumnya Gerak Sulbar menggelar aksi demo di kantor BP2JK dan Kajati Sulbar. Mereka menuntut Ka BP2JK Sulbar di copot karena dinilai menghambat penyerapan anggaran di Sulbar.(*)
