Sukri Umar menyinggung terkait tenaga kontrak di Mamuju yang belum dibayarkan gajinya oleh pemda Mamuju.
Ia mengungkapkan bahwa Pjs Bupati Mamuju, Abdul Wahab Hasan Sulur, mengaku disalahkan oleh salah sorang pegawai di Pemkab Mamuju karena gaji tenaga kontrak belum terbayarkan.
“Pjs Bupati mengaku disalahkan oleh salah seorang pegawai, yang terlalu gila-gila berpolitik. pegawai BKD Mamuju,” kata Sukri.
“Pak Sukri saya disalahkan oleh salah seorang pegawai, yang terlalu gila-gila berpolitik, pegawai BKD Mamuju. Masa dia provokasi di WA, kalau tidak dibayarkan itu tenaga kontrak, maka kita demo itu Pjs Bupati. Supaya saya jelaskan, bahwa satu minggu sebelum saya dilantik, APBD Perubahan Mamuju sudah ketuk palu dan yang menyusun itu adalah Habsi-Irwan, ” ujar Sukri meniru keterangan Abd Wahab, Pjs Bupati.
“Dan dia (Habsi-Irwan), sama sekali tidak mencantumkan anggaran khusus untuk membayar tenaga kontrak. Jadi enam bulan kedepan tidak ada gaji tenaga kontrak,” ungkap Sukri Ketua Pansus GTT/PTT dan tenaga honorer Sulbar.
Salah seorang warga yang ditemui media ini mengharapkan agar kehadiran Sutinah dan Ado Mas’ud di eksekutif dapat melyani dan membantu warga yang terjerat kemiskinan dan kurang mendapat perhatian petahana.
“Jujur pak, kalau bisa Bu Sutinah dan Pak Ado jadi Bupati, bisa membantu orang miskin kasian, bertanggungjawab sama rakyatnya. Apa kita di sini masih banyak kasian ini, macam bantuan kita ini masih banyak yang tidak kena,” kata Nursan salah seorang ibu rumah tangga di Dusun Galung, Kalukku Barat.
Suami Nursan merantau ke Menado untuk bekerja sebagai petani, ia hanya mengandalkan warung kelontongan yang berada di rumahnya untuk kehidupan sehari-hari.
“Petani pergi merantau di Menado untuk bertani, di sini tidak ada pekerjaan. Kalau bantuan sepuluh kilo mana cukup dimakan satu bulan. Mana pi ikannya, mana anak-anak mau sekolah, baru pemerintah (Habsi-Irwan) kadang memperhatikan kadang tidak, lebih banyak tidaknya,” ketus Nursan.
