“Ini adalah persoalan serius yang harus segera diselesaikan. Jangan sampai terjadi kongkalikong eksekutif dan legislatif,” ujarnya.
Lebih lanjut kata Fathir, “kami tidak percaya auditor Inspektorat, sehingga meminta DPRD segera bentuk pansus, koordinasi BPK soal daftar aset ini untuk audit ulang, bahkan mendorong keproses penegakan hukum jika ada yang terlibat pidana menghilangkan atau menyalahgunakan kekuasaannya,” tegasnya.
Ia pun berharap masyarakat tidak terbuai proses politik lima tahunan ini, sebab ada persoalan besar terkait aset yang amburadul pengelolaannya.
“Jangan sampai ini jadi masalah turunan, padahal yang dipakai beli uang rakyat, harusnya manfaatnya kembali kerakyat. Ayo kita awasi sama-sama dan mendesak DPRD bekerja serius menuntaskannya sebelum periode kepemimpinan baru,” pintanya.
Terpisah, Wakil ketua DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta menyampaikan keseriusannya terkait tuntutan mahasiswa.
“Kami serius dan tidak main-main, suara mahasiswa adalah suara rakyat dan kami tindak lanjuti secepatnya,” pungkasnya.(Anr)
