Mamuju, Beritaini.com -Tiga anggota DPRD Sulbar pantau penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE) di Kantor Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik, Selasa (22/10/2019).
Ketiga anggota DPRD Sulbar yakni Sukri Umar, Abdul Halim dan Hatta Kainang.
Ada dua poin tujuan kunjungan tiga Anggota DPRD itu. Pertama, ingin mengetahui bagaimana kondisi terakhir terkait penyelenggaraan SPBE. Kedua ingin mendapatkan informasi soal rencana pembangunan SPBE di masa mendatang.
Anggota DPRD dari Partai PDIP, Abdul Halim disela-sela kunjungannya mengatakan, hal pertama yang ingin DPRS pastikan dalam kunjungan ini adalah memastikan ketersediaan infrastruktur dalam menunjang pelaksanaan SPBE.
Kemudian terkait SDM dan bagaimana rencana kerja peningkatan SDM dalam rangka percepatan SPBE.
“Bagaimana pun juga untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan pemerintahan. Infrastruktur dan SDM adalah salah satu pendukung utama bahkan penentu,” Hatta Kainang menambahkan.
Ditempat yang sama, Sukri Umar mengatakan pembangunan dan percepatan di bidang e government (baca:SPBE) merupakan sebuah keharusan.
Apalagi, kata dia, e government kini telah menjadi salah satu indikator penilaian pemerintah pusat dalam mengalokasikan anggaran Dana Intensif Daerah (DID) ke daerah.
“Kita memang mendapat WTP, tapi kalau soal soal DID, WTP tak lagi berpengaruh sebab hampir semua provinsi sudah mendapatkan WTP. Jadi kalau pembangunan e gov meningkat dana DID yang diterima Sulbar tidak akan terjun turun lagi,” ujar Sukri Umar.
Sukri menambahkan, pembangunan SPBE atau infrastruktur memang membutuhkan biaya. Sehingga Pemprov harus jeli mematok setiap target dan prioritas penggunaan anggaran.
Selain itu, menurutnya PR pemprov lainnya adalah bagaimana terus menggali dan menggenjot sumber sumber pendapatan untuk mensupport kegiatan kegiatan prioritas.
Sementara itu,Kepala Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Safaruddin Sanusi mengatakan, kunjungan anggota DPRD ke Diskominfopers Sulbar adalah sekaligus kesempatan bagi kami untuk memaparkan apa yang telah dan akan dilakukan.
Dikatakan, memamg kondisi faktual masih banyak kekurangan dan kelemahan. Tetapi dengan dukungan, sinergitas ekskutif dan legislatif, pengembangan dan percepatan SPBE Sulbar diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana.
“Memang selama ini pembangunan SPBE di Sulbar masih sangat lamban. Hasil evaluasi SPBE tahun lalu Sulbar masuk dalam kategori rendah, indek SPBE kita hanya 1,4 dengan nilai tertinggi 5. Ini yang menjadi motivasi kami untuk lebih maju. Apalagi masih ada daerah daerah di wilayah timur yang nilainya lebih baik. Ini semacam tantangan bagi Sulbar” tutur Safaruddin.
Terkait kegiatan layanan internet gratis desa Marasa tahun 2019 yang dihadapan para anggota DPRD Sulbar, Safaruddin menyebutkan, saat pemasangan alat selesai, Diskominfoper Sulbar akan mengundang dan memohon kesediaan Bapak Gubernur Sulbar untuk melakukan Video Conference dengan salah satu kepala desa yang desanya mendapatkan layanan internet gratis.
“Bagaiamanpun juga SPBE dapat lebih meningkatkan pelayanan pemerintah baik pelayanan intern pemerintah maupun publik. Yang juga penting kita tidak ingin dana DID kita setiap tahun turun. Salah satu pendongkraknya adalah pembangunan dan percepatan SPBE,”tutup Safaruddin.
Advertorial
