Mamuju, Beritaini.com – Dalam melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, akan melakukan pergeseran anggaran dengan mengalokasikan anggararan sebesar kurang lebih 14 miliar rupiah untuk antisipasi penanganan keadaan terburuk Covid-19 di Sulbar. Hal itu disampaikan Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, dalam konferensi pers melalui video Conference di ruang Oval lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Jumat, 03 April 2020.
“Hitung-hitungan kita sekarang, untuk tahap awal kurang lebih 14 miliar kita alokasikan untuk kebutuhan penanganan Covid-19 ini. Dari mana saja sumbernya, sementara kita lakukan penyisiran untuk pergeserannya,” ungkap Muhammad Idris.
Saat ini terdapat dua OPD lingkup Pemprov Sulbar yang telah melakukan pergeseran anggaran yang mendahului, yakni Dinas Kesehatan dan RSUD Regional Sulbar.
“Di RSUD Regional Sulbar dilakukan pergeseran anggaran sebesar kurang lebih dua milyar, kemudian Dinas Kesehatan kurang lebih lima miliat rupiah.Anggaran sebesar itu paling tidak untuk kebutuhan-kebutuhan tanggap darurat,” tandas Idris.
Idris menambahkan, dalam melakukan pergeseran anggaran tentu sebelumnya harus mendapat persetujuan dari DPRD Sulbar.
“Kebutuhan anggaran berdasarkan analisis skenario sementara kita lakukan, tetapi sebelumnya pasti akan ada pertimbangan dan persetujuan dari DPRD,” tutur Idris.
Mengantisipasi adanya warga Sulbar yang berada di luar provinsi Sulbar yang ingin melakukan mudik, melalui kesempatan itu, Idris meminta awak media untuk terus mengkampanyekan kepada mereka, bahwa untuk sementara tidak melakukan mudik di tengah adanya pandemi Covid-19.
“Pada prinsipnya, Pemprov Sulbar minta bantuan kawan-kawan pers untuk terus menerus mengkampanyekan, sehingga jangan ada lagi warga kita seperti dari Kalimantan, Jakarta dan Papua untuk mudik. Untuk sementara dikubur dalam-dalam keinginan untuk pulang mudik, sebab jauh lebih bagus tidak mengorbankan diri sendiri dan keluarga hanya kerena keputusan kita untuk melakukan mudik,” beber Idris yang juga mantan deputi LAN RI.
Muhammad Idris juga meminta kepada Pemkab se-Sulbar agar mendayagunakan struktur pemerintah, yakni camat, lurah dan kepala desa untuk bekerja dengan baik dalam hal pencegahan penyebaran Covid-19.
“Keberfungsian lurah dan kepala desa menjadi sangat, kunci dalam pencegahan penyebaran Covid-19 ini,” pungkas Idris.
Idris juga menegaskan untuk pengoperasian angkutan umum, Pemprov Sulbar terus menghimbau agar sementara waktu hal tersebut tidak boleh lagi dilakukan sampai situasi kembali normal.
“Kita selalu menghimbau, dimasa saat ini tidak boleh lagi ada pengoperasian angkutan umum sampai kita menunggu sistuasi betul-betul normal kembali. Kalaupun misalnya kerena keterpaksaan, ada posko yang disiapkan untuk melakukan tes skrining di perbatasan Polewali Mandar dan di Pasangkayu,” tukas Idris.
