Mamuju, Beritaini.com-Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Dr.Muh.Idris DP mengungkapkan pejabat dilingkup OPD harus bisa memahami tupoksinya dan meninggalkan cara berpikir lama ( konvensional).
“Secara proporsional sudah paham tapi masih lambat merespon lingkungannya,” ujar Muh .Idris kepada beritaini.com diruang kerjanya, Jumat, (01/02).
Pejabat OPD menurut Idris harus memiliki kompetensi tehnik dan kordinasi dalam penguatan kabupaten.
“Yang punya wilayah kan kabupaten. provinsi hanya fasilitator dan pengawasan untuk memperkuat porsi pengawasan,” katanya.
Konsep Sekprov Sulbar dalam menata pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel mendapat pula respon pemikiran dari salah satu akademisi, pemerhati pemerintahan dan pelayanan publik Doktor Muslimin Majid.
Menurut Muslimin dalam membenahi birokrasi, harus ada langkah konkrit. Lantas seperti apa langkah konkrit itu? Menurutnya ada 2 hal penting yang harus segera dibenahi.
Pertama, masalah integritas-mental, karena ini menjadi embrio lahirnya banyak masalah di birokrasi pemerintahan, salah satunya korupsi.
Kedua, soal kompetensi, kapasitas dan kemampuan birokrasi dalam penguasaan bidang kerja, jika masih berkutat pada paradigma lama yang sifatnya konvensional juga akan memperlambat kualitas kerja.
Ia mencontohkan soal input, proses dan out put, jika masalah ini hanya sampai pada tataran output pelaporan, dan realisasi anggaran maka tidak mungkin banyak berharap lahirnya perubahan.
“Padahal semestinya sudah sampai pada tataran outcame dan impact,” kata Muslimin.
Problem tersebut menurut dia mesti di urai dan di petakan bagi semua level birokrasi lalu di analisis secara holistik untuk mendapatkan solusi kongkrit.
“Tidak boleh di biarkan bergitu terus bergerak apa adanya, bersifat normatif,” ujarnya.
Lebih jauh Ia menyebut bahwa di era milenal ini persaingan begitu ketat dan kompetetitif, birokrasi di pemerintahan harus mampu beradaptasi dengan kondisi itu dan menyiapkan ASN yang berkualitas.
Sebab itu sambungnya, “reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya menciptakan good governance dan melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama pada aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur,” beber Muslimin.
Ia menambahkan bahwa ada 9 program reformasi birokrasi. Pertama, penataan organisasi pemerintah.
Kedua, penataan jumlah dan distribusi PNS. Ketiga, pengembangan sistem seleksi dan promosi terbuka.
Keempat, peningkatan profesionalisme PNS. Kelima, pengembangan sistem pemerintahan elektronik yang terintegrasi.
Keenam, peningkatan pelayanan publik. Ketujuh, peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja aparatur.
Kedelapan, peningkatan kesejahteraan pegawai. Kesembilan, efisiensi belanja pegawai.
“Dengan hadirnya DR.M.IDRIS,DP sebagai sekda di pemprov sulbar tentu tidak berlebihan jika masyarakat sulbar memberikan espektasi yang tinggi kepada beliau untuk sungguh-sungguh membenahi reformasi birokrasi,” kata Muslimin.
Tujuaannya tentu agar lahir birokrat-birokrat yang mumpuni dan mampu membaca narasi visi misi gubernur.
“Selamat bertugas sekda yang baru dan sukses reformasi birokrasi,” pungkasnya.
