Beritaini, Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia berencana membangun Light Rail Transit (LRT), sebelumnya Jakarta dan Palembang dalam tahap pembangunan moda transportasi massal tersebut
Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan, dirinya kini tengah menyusun kajian terkait pembangunan LRT. Menurutnya, moda transportasi seperti LRT telah menjadi kebutuhan masyarakat Makassar.
“Populasi pertumbuhan kendaraan di Makassar yang tidak terbendung, di mana jumlah sepeda motor mencapai 2 juta unit dan kendaraan roda empat di kota tersebut yang telah mencapai sekitar 1 juta unit. Angka ini hampir sama dengan jumlah penduduk kota Makassar,” pungkas Danny.
“Cukup mengerikan jika melihat statistik seperti itu sehingga terobosan LRT tidak bisa diabaikan,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, dilansir liputan6, Kamis (8/6/2017).
Dia menjelaskan, dari survei kepuasan publik Makassar yang dilakukannya setiap 6 bulan ditemukan terjadinya pergeseran masalah yang dihadapi. Masyarakat Makassar saat ini menempatkan kemacetan adalah hal yang paling utama dikeluhkan.
“Kami sudah punya studi tentang kemacetan. Kesimpulan dari studi itu adalah jika di 2017 tidak ada terobosan radikal, soal solusi transportasi maka Makassar terancam stuck. LRT inilah solusinya. Alhamdulillah, selain itu kita juga sudah ada terobosan jalan tol, kita sudah dibantu JICA kemudian investornya juga sudah ada. Pak Menteri PUPR sudah menyampaikan persetujuannya,” jelas dia.
Selain itu, perlunya moda transportasi seperti LRT di Makassar yaitu tidak adanya jalan yang secara kontinyu menghubungkan sisi barat kota ke timur. Padahal dari hasil kajian yang pernah dilakukan 5 tahun terakhir memperlihatkan pergerakan masyarakat dari timur ke barat dan sebaliknya setiap harinya bisa mencapai 675 ribu orang.
“Cuma ada tiga ruas jalan. Sementara tidak ada yang kontinyu. Tapi ini given yang memang sudah ada sebelum saya menjabat wali kota, maka terobosan yang paling bisa kita lakukan adalah elevated LRT (LRT Melayang),” kata dia.
LRT ini akan melalui rel melayang sepanjang 16,7 km dengan prediksi waktu pembangunan selama 1 tahun. Proyek tersebut juga diharapkan menjadi prioritas Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU) sebagai salah satu solusi mengatasi kemacetan di Makassar.
Sebagai informasi, KPBU adalah skema kerja sama pembangunan yang melibatkan swasta atau dikenal sebagai Public Private Partnership (PPP). Keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 menyebabkan adanya selisih pendanaan (funding gap) yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi itu, pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya menggunakan skema KPBU.(**)
