Mamuju, Beritaini.com – Asnawi dari organisasi eLSAB terpilih sebagai Direktur Eksekutif Daerah (ED) Walhi Sulawesi Barat periode 2022-2026. Asnawi terpilih secara aklamasi pada Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup Luar Biasa (PDLH-LB) yang dilaksanakan di Pantai Panorama, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro Mamuju dari hari Sabtu 6 Agustus hingga Minggu 7 Agustus 2022.
PDLH-LB juga memilih Dewan Daerah (DD) sebanyak 5 orang yaitu Aco Parawansa dari Mapala Unasman, Andi Makkasau dari KPA Sandeq, Muh Ramadhan dari Pussma, Muh Ishaq dari Yammarindo dan Rasdiana dari Yapper.
Di Sulbar ada 16 organisasi Anggota Walhi yang bergerak atau melakukan kerja – kerja advokasi lingkungan hidup dan HAM.
Asnawi, Direktur Eksekutif WALHI Sulbar terpilih mengatakan, Walhi Sulbar akan mengawal pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan, mendorong audit perizinan pengelolaan lingkungan, seperti tambang dan perusahaan sawit.
“Seperti apa perizinan. Kita targetnya mendorong audit perizinan,” pungkas Asnawi.
Selanjutnya yang juga dilakukan oleh Walhi adalah advokasi wilayah pesisir dengan maraknya reklamasi serta pengelolaan sampah.
Dalam waktu dekat Walhi akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terutama Pj Gubernur Sulbar terkait RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Sulbar, sebab banjir yang sering terjadi di sejumlah daerah di Sulbar merupakan gambaran buruknya RTRW, serta kesiapan mitigasi bencana mengingat Sulbar merupakan wilayah yang rawan bencana.
“Mereka melakukan apa pasca gempa bumi Magnitudo 6.2 itu, karena masih ada korban saat gempa bumi 5.8, artinya apa mereka perlu kajian kaidah – kaidah konstruksi itu. Saya melihat dengan adanya bangunan seperti rumah sakit yang roboh akibat gempa bumi, hampir bisa dikatakan semua pembangunan hari ini menyalahi ‘teori keilmuan,” terang Asnawi.
‘Karena, kalau memang seiring sejalan dengan teori keilmuan bisa dipastikan dampak atas goyangan 5.8 tidak sesignifikan itu,” tambahnya.
Asnami menekankan, Walhi adalah sebuah organisasi lingkungan yang mempertahankan kelestarian dan pelestarian alam, bukan dalam artian tidak boleh dikelola, tapi kelolah lingkungan secara bijak.
“Jangan seenaknya, misalnya, kalau butuh izin, izin jangan karena mau dirusak, tapi izinnya itu pengelolaannya yang berkelanjutan, jangan dikelola saja setelah itu ditinggal harusnya ada perlakuan – perlakuan, jangan karena kebutuhan hari ini, kebutuhan generasi kita yang akan datang terancam,’ tegas Asnawi.
Walhi juga ikut meyoroti momentum Pemilu 2024, kata Asnawi, para kandidat kalau bisa mendorong kebijakan – kebijakan penyelamatan lingkungan.
Walhi akan konsentrasi dengan Sulbar sebagai penyangga IKN. Bagaiman program yang dibuat pemerintah tidak merugikan masyarakat. Pemerintah tidak asal – asalan dalam menetapkan wilayah pengembangan yang dikelola industri.
Ketua Dewan Daerah (DD) Walhi Sulawesi Barat Aco Parawansa mengatakan, tugas DD ialah mengawal Eksekutif Daerah Walhi dalam pelaksanaan advokasi, juga akan memadukan seluruh elemen masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan HAM untuk bersama – sama menjaga kelestarian lingkungan.
“Tapi bukan sekedar tambang dan sebagainya, kita juga konsen dengan kekerasan terhadap perempuan, juga itu penting. Di setiap kabupaten kita tempatkan posko paralegal sebagai pusat informasi, agar informasi cepat tersampainkan ke eksekutif daerah. Karena setiap daerah punya isu tersendiri dan itu kita kawal,” jelas Aco.(*)
