Mamuju, Beritaini.com – Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Sekprov Sulbar Muhammad Idris, menghadiri Upacara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan dua Pejabat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar, Rabu (10 Juni 2020).
Dua pejabat yang dilantik, masing-masing, Agustin sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) dan Djasmaniar menjabat sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun).
Upacara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan, berlangsung di ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulbar, Darmawel Aswar.
Ali Baal Masdar mengungkapkan bahwa, bersyukur dengan dilaksanakan pelantikan tersebut, sebab kekosongan jabatan yang ada di Kejati Sulbar sudah terisi dan tidak berlangsung lama.
“Kita bersyukur karena Wakajati baru dilantik hari ini dan tidak begitu berselang jauh dengan pindahnya Wakajati lama ke NTT menjadi Kajati di sana,” pungkas Ali Baal kepada awak media.
Ia berharap, pejabat yang baru saja dilantik dapat segera melaksanakan tugasnya agar bisa membantu Pemprov Sulbar dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada, khususnya pada bidang perdata.
Kajati Sulbar, Darmawel Aswar, menyatakan, merasa yakin bahwa penempatan dua pejabat pada posisi yang baru tersebut, akan dapat memberi manfaat bagi terwujudnya kejaksaan yang profesional, modern, bermartabat, terpercaya khususnya di Kejati Sulbar.
Disampaikan, prosesi pengangkatan, penempatan dan alih tugas pejabat di lingkungan kejaksaan merupakan sebuah kebijakan organisasi yang senantiasa terus dilakukan secara berkelanjutan, seiring dengan proses perjalanan organisasi yang harus terus bergerak maju secara berkesinambungan, guna memenuhi tuntutan tugas yang semakin kompleks dan berkembang tiada henti.
“Evaluasi, pertimbangan yang matang, penilaian objektif sebagai dasar untuk menempatkan mereka yang memiliki pengalaman, wawasan dan kualitas yang memadai untuk ditugaskan pada posisi tertentu sesuai dengan kebutuhan organisasi,” tandas Darmawel.
“Aparatur kejaksaan harus tetap konsisten untuk mengawal proses pilkada pada setiap tahapannya, melalui upaya penegakan hukum yang amparsial dan bebas kepentingan politik tertentu,” harapnya.
