Mamuju, Beritaini.com — Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M Natsir memaparkan hasil pengawasan perangkat daerah dan capaian hasil tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di Ballroom Andi Depu Kantor Gubernur Sulbar, Senin 9 November 2026.
Melalui rapat pimpinan yang dihadiri Gubernur dan Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah, inspektur menyampaikan sejumlah penyelesaian tindak lanjut perangkat daerah tahun 2026 yang perlu mendapat perhatian karena memiliki rekomendasi terbanyak.
Perangkat daerah dengan jumlah rekomendasi terbanyak yakni Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 41 rekomendasi, disusul Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah dengan 35 rekomendasi, ditempat ketiga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan 29 rekomendasi, untuk posisi ke empat dengan rekomendasi 18 diduduki Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan diposisi ke lima ada Biro Umum Sekretariat Daerah dengan 15 rekomendasi.
Inspektur mengimbau agar pelaksanaan proyek – proyek yang berkontrak tahun ini agar senantiasa dilakukan mitigasi sedini mungkin agar tidak terjadi resiko hukum dikemudian hari.
M Natsir mengingatkan kepada seluruh perangkat daerah agar melakukan penguatan sistem pengendalian intern secara berjenjang dengan memastikan PPTK, pejabat penatausahaan keuangan dan kuasa pengguna anggaran melakukan verifikasi dokumen secara berjenjang, tidak hanya sekedar paraf dan tandatangan prosedural.
Hal lain dalam pelaksanaan kegiatan perangkat daerah yang perlu dimitigasi, kata Natsir, agar prosedur pengadaan barang dan jasa, khususnya terkait penyusunan referensi harga serta penguatan pada penyusunan HPS.
Natsir juga mengungkapkan agar surat perintah perjalanan dinas dipastikan tidak terjadi perjalanan dinas fiktif, seperti adanya tumpang tindih waktu penugasan dengan kegiatan lain.
Inspektorat juga menegaskan kepada seluruh perangkat daerah wajib segera menyelesaikan rekomendasi temuan audit periode sebelumnya, agar tidak menjadi masalah berulang serta menerapkan prinsip respon cepat terhadap temuan hasil pemeriksaan eksternal dan internal.
Disampaikan pula, agar tim teknis perangkat daerah bersama PPK, wajib menghitung ulang time schedule realistis jika durasi total melebihi sisa hari kalender yang mengakibatkan paket diputuskan guna menghindari resiko hukum.(*)
