Mamuju, Beritaini.com- Membangun Provinsi Sulbar tidaklah gambang. Pejabat OPD dilingkup Sulbar harus mampu merespon setiap perubahan yang ada. Hal itu diungkapkan Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Indris kepada beritaini.com di ruang kerjanya, Jumat (01/02).
Muhammad Idris menegaskan cara berpikir konvensional( lama) harus ditinggalkan. ” mereka sudah paham proporsinya tapi lambat merespon,” ujarnya.
Sebab itu, Idris menilai seorang pejabat OPD harus memiliki kompetensi tehnik. Ia mencontohkan Dinas Pertanian tak perlu terjun langsung memberi bantuan kepada kelompok tani.
Bahkan menurut dia fungsi provinsi idealnya mampu memberi penguatan kepada Kabupaten dan fasilitator
” Yang punya wilayah adalah Kabupaten. Provinsi hanya memberi penguatan dan pengawasan,” ujarnya.
Kendati Ia baru beberapa bulann bertugas sebagai Sekprov di Sulbar, mantan deputi LAN RI ini mampu mengefisienkan perjalanan dinas bagi OPD.
Tak hanya itu, soal adanya 23 PNS yang terancam dipecat karena tersandung kasus korupsi sempat pula disinggung. ” Ya apa boleh buat itu aturan dari pusat. Provinsi tak punya kebijakan,” katanya.
Selain itu, Idris pun mengharapkan pers mampu berperan dalam pembangunan di Provinsi ke 33 di Indonesia ini.
Terutama dalam aspek kontrol setiap kebijakan eksekutive maupun legeslative. ” Kami harap pers atau media bisa bersama-sama membangun provinsi ini,” pungkasnya.
