Mamuju, Beritaini.com – Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, kecewa dengan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, Habsi Wahid dan Irwan SP Pababari di Kabupaten Mamuju.
“Saya kecewa, terus terang saya kecewa dengan yang ada sekarang (Habsi-Irwan-red). Karena banyak hal-hal yang baik dan sudah baik tidak bisa dipertahankan,” kata pria yang akrab disapa SDK tersebut saat ditemui di kediamannya Jalan Husni Thamrin Mamuju, Sabtu (20/07).
Menurut SDK, Habsi-Irwan gagal untuk melanjutkan penurunan angka kemiskinan di ibu kota provinsi ke-33 ini.
“Seperti penurunan angka kemiskinan, dulu 10 tahun kita bisa menurunkan 9 persen. Saya tinggalkan angka kemiskinan itu di angka 6,5 persen. Sekarang ini boro-boro turun justru menjadi 6,7 persen atau naik 0,2 persen,” ujar SDK mantan Bupati Mamuju dua periode.
Selain angka kemiskinan yang meningkat, SDK juga merasa kecewa akan besaran alokasi anggaran pendidikan yang seharusnya mencapai 20 persen dan saat ini tidak bisa tercapai lagi.
Dihilangkannya sejumlah program pendidikan menambah turut rasa kecewanya. SDK menilai program tersebut mampu membantu masyarakat kurang mampu dalam melanjutkan pendidikan, seperti beasiswa Manakarra dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Simplikasi Intervensi Optimalisasi Layanan Anak (Siola).
“Beasiswa Manakarra itu kan sangat membantu masyarakat, utamanya golongan miskin, kalau kau tidak suka dengan nama Manakarra gantilah sesuai namamu atau siapalah, yang penting substansinya jalan,” tegas SDK.
“Kemudian PAUD Siola. PAUD Siola ini justru diadopsi oleh negara lain seperti Thailand. Kenapa kita hancurkan di Mamuju dan Siola itu bukan nama saya loh, tapi nama bahasa Mamuju, Siola yang berarti bersama-sama kita,” sambung SDK.
Kemiskinan dan Pendidikan menjadi dua hal yang diungkapkan oleh SDK terkait kekecewaannya akan kepemimpinam di Bumi Manakarra saat ini.
“Pendidikan dan kemiskinan saja, tidak usah saya bicara yang lain-lain, jika kita bahas maka akan lebih menusuk lagi,” tandasnya.
Oleh karena itu, kemungkinan besar pada perhelatan kontestasi politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Mamuju 2020 nanti, Partai Demokrat menilai tidak layak mengusung petahana.
“Jadi itulah sehingga kemungkinan besar partai demokrat akan mencari langkah lain untuk Mamuju. Siapa nantinya, kita sementara melakukan kajian dan pasti yang lebih baik,” pungkasnya.(*)
