Mamuju.beritaini.com-Anggaran publikasi di DPRD Sulbar patut dipertanyakan. Masalahnya sejumlah media sudah dibayarkan sejak cawu ke 2. Sedangkan jelang bulan september 2019 (masuk cawu ke III) masih ada media yang belum dibayarkan.
“Bagian Humas DPRD Sulbar dinilai diskriminatif. Sebab ada yang dibayarkan ada yang tidak,” ujar salah satu wartawan media online Salim Majid.
Sebab itu, kata Salim Majid Sekwan DPRD Sulbar segera merespon masalah tersebut sebelum hal itu berbuntut panjang.
Saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu Sekwan DPRD Mamuju Safar akan mencari tahu penyebab masalah masih adanya media yang belum dibayarkan.
” Oh begitu? besok sy caritau distaf masalahnya,” begitu balasan pesan watshap yang dikirim Sekwan waktu itu.
Ironisnya hingga berita ini ditulis belum juga ada realisasi pencairan. Padahal pajak media sudah lama dibayarkan.
Sementara kewajiban Humas DPRD Sulbar belum dijalankan.(*)
Foto : Gedung DPRD Sulbar
