Ekonomi Sulbar Capai 6,23 Persen, Ali Baal: Pertanian dan Perikanan Belum Maksimal

Mamuju, Beritaini.com – Perkembangan ekonomi Sulbar terus menunjukkan peningkatan, terlihat pada 2018 tumbuh sebesar 6,23 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,15 persen dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulbar 2018 yang mencapai 43, 54 triliun.

Hal tersebut diungkapkan, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, saat membuka acara Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulbar, di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar yang dihadiri para pimpinan OPD lingkup Sulbar, Kepala Kantor OJK Regional VI Sulawesi, Maluku dan Papua, perwakilan Pemda Se-Sulbar, serta undangan, Kamis (14/03).

“Pencapaian kinerja pertumbuhan ekonomi Sulbar ini, tentu saja merupakan hasil kontribusi dari berbagai pihak, termasuk peran lembaga jasa keuangan dalam pembiayaan perekonomian daerah, dimana sektor jasa keuangan di Sulbar menjadi salah satu pendukung utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif,” kata Ali Baal.

Walaupun demikian, sambung Ali Baal, Sulbar memiliki potensi yang selama ini belum tergarap secara maksimal, utamanya pada sektor unggulan daerah seperti pertanian dan perikanan.

“Ini merupakan sektor strategis daerah penyumbang PDRB terbesar, namun masih belum optimal memperoleh akses pembiayaan bank. Saya yakin kendala yang dihadapi selama ini dapat dicari solusinya, sehingga memberikan peluang lebih besar untuk memperoleh akses keuangan dari lembaga jasa keuangan,” beber Ali Baal.

Baca juga:  Ali Baal Serahkan Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu di Sulbar

Masih kata Ali Baal, dukungan lembaga keuangan dalam membangun ekonomi, khususnya di sektor pertanian, perikanan dan perkebunan kepada kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM), diharapakan dapat lebih ditingkatkan agar turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

Untuk itu, Ia menyambut baik kerja sama antara seluruh pemangku kepentingan terkait dan berharap Pemkab se-Sulbar juga segera membentuk TPAKD dan mempercepat peningkatan akses keuangan masyarakat, serta pelaku usaha di Sulbar.

“Saya berharap melalui TPAKD baik provinsi, maupun kabupaten dan seluruh pemangku kepentingan terkait, dapat bersinergi dalam membuka akses keuangan yang lebih besar kepada masyarakat, terutama pelaku usaha di sektor potensial,” harap Gubernur.

Melalui kesempatan itu, Gubernur menyatakan Pemprov Sulbar berkomitmen mendukung program industri jasa keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terkait operasional TPAKD dalam meningkatkan akses keuangan di daerah, mantan Bupati Polewali Mandar dua periode ini menegaskan, keberadaan TPAKD dapat efektif, berjalan dan produktif, jika ada alokasi dukungan APBD dari Pemda.

Baca juga:  Ketua Tim Penggerak PKK Sulbar Kukuhkan Jumriah Ibrahim Sebagai Ketua Dekranasda Polman

“Saya meminta Sekda selaku koordinator TPAKD, mengkoordinasikan alokasi anggaran yang memadai untuk kegiatan TPAKD ini di Sulbar ke depan,” kata Ali Baal.

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dalam kesempatan yang sama mengatakan, para pengurus TPAKD secepatnya akan bekerja. Idris mengaku optimis tahun ini TPAKD kabupaten yang ada di Sulbar bisa terbentuk 100 persen, mengingat jumlah kabupaten di provinsi ke 33 ini sedikit, jika dibandingkan Sulsel yang memiliki banyak kabupaten, namun sudah memiliki kurang lebih 10 TPAKD.

“Keterlaluan jika tahun ini TPAKD kabupaten yang ada di Sulbar tidak 100 persen terbentuk, padahal Sulbar hanya terdiri enam kabupaten. Hitung-hitungan seperti Inilah yang membuat saya yakin dan berani mengatakan tahun ini TPAKD kabupaten akan terbentuk 100 persen, agar pemda se-Sulbar memberi dukungan dengan mempercepat pembentukan TPAKD di daerah masing-masing,” kunci Idris.

Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat dalam rilisnya meneyebutkan, dari sisi produksi, pertumbuhan tertnggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 8,81 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertnggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 11,14. persen.