Mamuju, Beritaini.com- Puluhan Kepala Desa Mendatangi Gedung Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah ( BPKAD ) Pemkab Mamuju, Senin, 28 Desember 2020.
Para Kepala Desa ini mempertanyakan Anggaran Dana Desa ( ADD ) APBD 2020 yang jumlahnya miliaran rupiah tak kunjung dicairkan.
Berdasarkan data yang diterima beritaini.com, ada sekira 30 Desa yang belum menerima ADDnya. Sementara 58 Desa diperkirakan sudah menerima ADD. Pun jumlahnya perdesa bervariasi antara Rp300-Rp400 juta lebih.
Kades Keang Adi Wijaya sangat menyayangkan karena tak satupun komentar Bupati Mamuju Habsi Wahid sebagai bentuk tanggungjawab moral terkait kisru ADD. ” Saya sangat kecewa karena Pemkab Mamuju harusnya bertangungjawab,” kata Adi Wijaya.
Sejumlah Kepala Desa ini juga mendatangi Sekda Mamuju Suaib. Diruangan Sekda, nampak Kabid Anggaran BPKAD Mamuju Suarti Arief.
Suarti Arief menjelaskan soal tidak cairnya ADD yang semestinya diterima oleh 30 Desa di Mamuju.
Menurut Suarti, ada kesalahan infut data, sehingga terjadi kelebihan pembayaran yang tersebar di OPD sekira Rp13 Miliar.
“ADD ini kan sumbernya dari DAU. Posisi kas saat ini sudah tidak cukup,” ujarnya.
Namun, Ia berjanji akan menyelesaikan pada februari tahun depan.
“Ini kan masuk utang Pemkab Mamuju dan akan diselesaikan februari 2021,” kata Suarti Arief.
Janji BPKAD Mamuju ini didengar lagsung oleh Sekda Suaib. Kendati para Kades tak terima alasan yang diungkapkan pihak BPKAD.
“Harusnya ADD itu tidak diganggu – ganggu,” pungkas Kades lainnya yang ikut pertemuan di ruang Sekda.(salim/ beritaini.com)
