Mamuju, Beritaini.com – Banyaknya campur tangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat, menyebabkan pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) karut marut alias kacau.
Sekolah menengah atas seperti SMA dan SMK tak berdaya. Padahal, anggaran seharusnya dikelolah sendiri oleh sekolah melalui sistem swakelola.
“Sebenarnya dana DAK itu swakelola, tapi karena banyak yang mau kerja terpaksa kami arahkan temui kepala sekolah,” ujar Kepala Bidang SMA, Burhanuddin Bohari, Kamis 23 Juli 2020.
Dia menjelaskan, arahan yang diterima untuk mengerjakan proyek DAK tersebut tidak tertampung, lantaran lebih banyak yang minta mengerjakan ketimbang paket yang ada.
“Bagaimana bisa terakomodir semua, misalnya kue yang ada cuma lima yang minta 20 orang. Tentu ada yang kecewa,” sebutnya.
Burhanuddin tidak menampik, munculnya banyak cerita yang berkembang, bahkan mencatut nama pejabat dikarenakan mereka yang tidak kebagian kecewa.
Ditanya bukankah anggaran swakelola itu tidak boleh diintervensi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan? Burhanuddin mengiyakan, sembari menyebut terpaksa mengarahkan ke kepala sekolah masing-masing.
“Karena itu tadi, diibaratkan kue dengan orang yang meminta tidak cukup,” katanya mengulang ulang pernyataan tersebut.
Apalagi, lanjunya, selama pandemi semua anggaran refocusing. Satu-satunya yang diharapkan hanya dana DAK untuk diberikan kepada mereka yang diarahkan.
Padahal, kata Burhanuddin lagi, anggaran tersebut diswakelolakan. “Ya, terpaksa saya suruh bicara langsung dengan kepala sekolah saja,” imbuhnya.
Dari hasil penelusuran tim beritaini.com, sejumlah kepala sekolah mengakui ada intervensi silih berganti. Namun kepsek tersebut tak menyebutkan namanya.
(tim/Beritaini.com)
