Mamuju, Beritaini.com – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mamuju bersama Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Sulawesi Barat menggelar Workshop Election Reporting dengan tema “Pilkada Mamuju Macoa” di Almira Cafe, Selasa 21 Juli 2020.
Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang, menyampaikan bahwa KPU dan Pers memiliki jiwa yang sama dalam mewujudkan pilkada yang berkualitas. Yakni independen dan profesionalisme.
Sebab menurutnya, kedua institusi tersebut sama – sama punya kode etik dalam menjalankan tugas dalam menyukseskan Pilkada yang demokratis.
“Dalam konteks pemberitaan harus berimbang tidak provokatif. Serta tidak partisan,” ujar komisioner KPUD Mamuju ini.
Penekanan Hamdan pada independensi dan profesionalisme pers dalam meliput Pilkada. Edukasi politik kepada publik amatlah penting disuarakan bagaimana partisipasi pemilih, data pemilih dan proses pilkada sebelum dan sesudah.
Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini ekalasi pilkada di dunia maya sudah mulai memanas, semoga hanya di dunia maya dan tidak terjadi di dunia nyata. Peran media dibutuhkan guna menekan terjadinya konflik.
“Publik harus memahami itu, serta transparansi penyeleggara pemilu,” pungkas Hamdan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin mengungkapkan bahwa peran media massa memiliki andil besar yang tidak dipunyai stakeholder yang lain.
Sehingga, katanya produk jurnalistik yang berkualitas sangat penting ditengah pesta demokrasi, seperti pilkada serentak 2020.
Rusdin mengatakan Bawaslu memiliki tugas mengawasi lalulintas informasi di media sosial. Terutama akun – akun ASN di media sosial yang dinilai tidak netral.
Akademisi yang juga pernah sebagai Ketua Komisi Informasi Publik, Rahmat Idrus, juga mengungkapkan pentingnya seorang wartawan memiliki data.
Ketua Dewan Pengawas AMSI sulbar ini mengutarakan mengenai kompetensi wartawan dalam memanfaatkan data menjadi hal mendasar agar produk jurnalistik yang dilahirkan betul-betul akurat.
“Ini penting, wartawan untuk menggali informasi. Mulai saat proses hingga perhitungan suara,” kata Rahmat Idrus.
Sementara, Korwil AMSI Sulawesi Madura Papua NTT, Upi Asmaradhana menjelaskan bahwa demokrasi dan kemerdekaan pers satu kesatuan yang saling melengkapi.
Pers menurutnya mempunyai kedudukan yang penting dalam demokrasi sebagai pilar ke 4 setelah lembaga Eksekutif (Pemerintahan), Legislatif (DPR/Parlemen), dan Yudikatif (Lembaga Hukum).
“Makanya saya heran kalau ada wartawan yang tunduk-tunduk di depan Bupati,” kelakar Upi disambut tawa para peserta Workshop yang dihadiri para Jurnalis se Sulbar.
Upi menyebut kemerdekaan pers adalah hak masyarakat yang dititip ke media.
Karena itu, kata Upi, pers dituntut untuk independen dan berimbang dalam mengelola produk jurnalistik.
“Memberi ruang dan porsi yang sama kepada masing – masing calon peserta pilkada,” tandasnya.
Kepentingan publik menurut dia mutlak disuarakan oleh pers atau media massa.
Upi menilai, barometer independensi seorang wartawan dalam meliput pilkada dapat dilihat dari karya – karya jurnalistiknya.
“Nanti kan akan ketahuan, apakah independen atau tidak dari beritanya,” jelas Upi Asmaradana yang juga CEO Kabarmakassar.com.
Dalam peliputan pilkada, media atau wartawan dapat mengedukasi publik soal pemilu.
Misalnya soal pemutahiran data pemilu, rekam jejak calon, penghitungan suara, pelanggaran pemilu, proses pemilu atau evaluasi.
Dari semua bekal dan cara media massa dalam peliputan soal pilkada. Semua itu berujung soal pentingnya seorang wartawan memahami UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang di dalamnya termasuk kode etik perilaku.
