Mamuju, Beritaini.com – Bupati Mamuju, St Sutinah Suhardi, menghadiri sekaligus membuka kegiatan Komunikasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) 2022 di Nall Cafe Rumah Adat Mamuju, Senin 01 Maret 2021.
Sutinah memaparkan issu-issu strategis, tema dan prioritas pembangunan di tahun 2022 nanti. Menurutnya, RKPD harus sesuai dengan kebutuhan Mamuju saat ini, dalam masa pemulihan pasca bencana gempa 6,2 SR, juga sekaligus menampung visi misi Tina – Ado.
“Tema RKPD tahun 2022 adalah Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Potensi Lokal, yang disimpulkan dari rumusan Isu Strategis,” jelas Sutinah.
Dari tema yang dipaparkan Sutinah, dijelaskan lima prioritas pembangunan untuk tahun 2022 yaitu peningkatan ketahanan ekonomi, peningkatan infrastruktur dasar, pengelolaan SDM, peningkatan tata kelola dan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana.
Melalui virtual, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulbar, Muhammad Bugie, turut memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi Mamuju yang diprediksikan akan tumbuh positif dengan beberapa syarat yakni pengendalian Covid 19 dengan vaksin, pembangunan pasca gempa dan pemulihan dengan dilakukannya percepatan realisasi anggaran untuk pembanguna. Serta subsidi dan bantuan pemerintah untuk masyarakat.
“Ada tiga hal yang kami harapkan dari pemerintah, yaitu stabilisasi harga dengan melaksanakan pasar murah, diversifikasi konsumsi bahan makanan, dan konektifitas dengan pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, serta dukungan sektor usaha dengan perbaikan lahan dan sarana penunjang,” harap Muhammad Bugie.
Wakil Bupati Mamuju, Ado Mas’ud, menyampaikan pentingnya melakukan riset sebelum menyusun program kegiatan agar program yang dilaksanakan nanti tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan anggaran.
“Pola kerja kita bukan hanya kerja cepat, tapi juga kerja cerdas. Syaratnya adalah dengan riset,” tutur Ado.
Wakil Bupati itu juga optimis Mamuju dapat memaksimalkan potensinya selama koordinasi dan komunikasi antarlembaga vertikal maupun Pemerintah Provinsi Sulbar dilakukan dengan baik. Melalui forum komunikasi publik tersebut ia mengharapkan masukan dari akademisi, legislatif, NGO, media dan organisasi lain demi tercapainya pembangunan yang lebih baik.
