Mamuju.Beritaini.com- Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulbar Muh. Hatta Kainang menyoroti banyaknya kendaraan dinas yang menunggak pajak di beberapa kabupaten di sulbar.
Menurut Hatta Kainang, masalah ini cukup serius mengingat sektor pajak kendaraan adalah sumber PAD utama.
Karena dari situ kabupaten di sulbar akan mendapat bagi hasil dari provinsi atas pembayaran pajak.
” Ini sangat ironi karena Pemerintah Kabupaten yang harusnya menjadi motor penggerak dalam pembayaran pajak malah menunggak,” ujar politisi NasDem ini.
Padahal, ujar Hatta Kainang pos dana bayar pajak randis sudah tercover dalam APBD yang siap dibelanjakan.
” Perlu menjadi perhatian kita ,dan atensi BPKAD sulbar, karena harusnya pemerintah jadi contoh, bagi kami ini menjadi salah satu catatan terkait fungsi kami dalam mengawasi sumber pendapatan,” ujar Hatta Kainang, Kamis, 3 September 2020.
Anggota DPRD Sulbar ini mendorong Pemerintah Provinsi Sulbar untuk melakukan tindakan nyata lebih serius atas banyaknya kendaraan dinas yang menunggak pajak.
Berikut inilah jumlah kendaraan dinas roda 2 dan 4 yang belum membayar tunggakan pajaknya.
Roda 2 sebanyak 8039 unit, nilai PKB Rp.804.416.043 nilai denda Rp.193.059.850. Sedangkan roda 4 sebanyak 1195 unit, nilai PKB Rp.1.477.154.300 dan nilai denda Rp.354.517.032.( salim/ beritaini.com)
