MakassarNasional

BAIN HAM RI Rubah Struktur Organisasi Mulai Pusat hingga Kabupaten-Kota

×

BAIN HAM RI Rubah Struktur Organisasi Mulai Pusat hingga Kabupaten-Kota

Sebarkan artikel ini

Makassar, Beritaini.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI) melakukan perubahan struktur organisasi mulai dari tingkat pusat, tingkat DPW atau provinsi dan tingkat DPD atau Kabupaten Kota, Minggu 29 Oktober 2023.

Perubahan tersebut di tegaskan oleh Ketua Umum DPP BAIN HAM RI, DR Muhammad Nur, SH,.M.Pd,MH di Kantor DPP BAIN HAM RI di Makassar,Sulawesi Selatan.

Ketua Umum sekaligus Pendiri DPP BAIN HAM RI, DR Muhammad Nur, SH,.M.Pd,MH, mengatakan perubahan tersebut telah melewati proses musyawarah di DPP BAIN HAM RI sehingga perubahan ini harus diikuti oleh seluruh Pengurus DPP,DPW dan DPD dimana BAIN HAM RI Fokus kerja kerja hukum atau sebagai praktisi hukum yang memberikan layanan bantuan hukum untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum baik non litigasi maupun litigasi.

Baca juga:  Pendiri RPC: Dimana Posisi Saya Memalsukan Akta Perjanjian Kerjasama?

Menurut Ketua Umum sekaligus Pendiri DPP BAIN HAM RI, DR Muhammad Nur, SH,.M.Pd,MH, untuk memaksimalkan program BAIN HAM RI yaitu menghadirkan klinik hukum di seluruh desa dan kelurahan di seluruh Indonesia maka seluruh sayap organisasi di bubarkan, ini dilakukan agar program pendampingan hukum bagi masyarakat tidak tumpang tindih terkait petunjuk pelaksanaan dan teknisnya di lapangan.

Perubahan struktur organisasi BAIN HAM RI dibenarkan oleh Ketua DPP BAIN HAM RI, Djaya,SKM,SH,LL.M, Perubahan Struktur Organisasi telah di konsolidasikan di 38 Provinsi termasuk adanya pembubaran sayap organisasi yakni Pusat Bantuan Hukum, BRIGADE 83, Persaudaraan Nelayan Indonesia dan Gerakan Mahasiswa Intelektual dan beberapa Ketua DPW dan DPD di non aktifkan karena tidak mampu menjalankan roda organisasi.

Baca juga:  FO Telkom Putus di Makassar, Layanan Data Internet di Sulampapua Terganggu

BAIN HAM RI yang fokus sebagai organisasi Praktisi hukum mendapat dukungan ratusan advokat dari Perkumpulan Advokat Muslim Indonesia (PERADMI) dan beberapa Advokat lainnya yang tergabung dari beberapa organisasi advokat di seluruh Indonesia.

Perubahan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dari BAIN HAM RI dan kebutuhan tersebut menjadi program prioritas  dengan hadirnya klinik hukum  masyarakat terpenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan keadilan yang seadil adilnya(*).

Example 300250