Mamuju

Klaim Habsi Pembohongan Publik, Jubir Sutinah Tantang Debat Adu Data

×

Klaim Habsi Pembohongan Publik, Jubir Sutinah Tantang Debat Adu Data

Sebarkan artikel ini

Mamuju, Beritaini.com – Direktur JSI, Popon Lingga Geni, membenarkan klaim Habsi Wahid yang menyebut dirinya telah mencapai 60% dalam survey 3 lembaga yang digunakannya. Popon bahkan menyebut Direktur Logos Politika, Maenunis Amin, keliru dalam memberikan data.

Menanggapi tudingan tersebut, Maenunis kembali menegaskan bahwa data yang dikemukakannya adalah valid dari lembaga survey resmi.

“Salah berikan data bagaimana?, data yang kita sampaikan itu adalah dari survey yang Habsi-Irwan gunakan dengan komparasi dari data survey yang kita gunakan. Memangnya sejak kapan 49%, 25% dan 36% sama dengan 60%?,” ungkap Maenunis.

“Menghitung tren elektoral itu juga menggunakan pemodelan matematika dimana volume pergerakan kandidat mempengaruhi tren elektoralnya. Data Poltracking dan Indopol yang kita lampirkan menunjukkan dua hal. Pertama, tren Sutinah naik signifikan sedangkan petahana stagnan. Ini juga bisa diukur dari survey sebelumnya, mas Popon saya rasa punya data ini dan sudah dilempar ke media. Kedua, tidak ada itu rentang 40%. 60% di 3 lembaga survey yang diklaim Habsi-Irwan itu hanya isapan jempol,” tegasnya.

Baca juga:  HKN Mamuju, Bupati Bacakan Sambutan Menkes: 6 Pilar Transformasi Layanan Masyarakat

Terhadap hasil survey yang berbeda, Maenunis mengaku bersedia untuk berdebat metode dan analisis riset dengan kubu Habsi-Irwan dalam forum yang terbuka.

“Penyajian data dan kesimpulan lembaga-lembaga survey yang berbeda itu dimaklumi tergantung instrumen dan metodologi yang digunakan. Kita bisa bedah itu dalam forum resmi yang terbuka. Silahkan kubu Habsi-Irwan buat undangan, disitu kita bisa debat adu data sampai tuntas,” tantang Jubir Sutinah ini.

Menurutnya, substansi jawabanya bukan pada survey tapi klaim Habsi-Irwan saat apel akbar yang dinilainya menyesatkan.

“Pesan kita sesungguhnya sangat jelas kepada Habsi-Irwan atas klaim 60% di 3 lembaga yang digunakannya. Janganlah terbiasa memberikan informasi menyesatkan sebab sangat tidak etis figur yang masih berstatus Bupati dan Wakil Bupati melakukan pembohongan publik,” pungkas Maenunis.

Example 300250