Opini

PUSARAN Indonesia: Jangan Bajak Demokrasi Dengan Money Politik

×

PUSARAN Indonesia: Jangan Bajak Demokrasi Dengan Money Politik

Sebarkan artikel ini

Oleh: Muzakkir Djabir*

Dinamika Pemilihan Gubernur DKI selalu menyedot perhatian publik, khususnya para elit dan partai politik karena menjadi barometer sekaligus ‘gengsi’ dalam politik kekuasaan di Indonesia. Berbagai varian taktik dan strategi di pergunakan demi untuk menancapkan kekuasaan di ibu kota negara ini.

Hari-hari ini dimasa tenang jelang pencoblosan pada tanggal 19 April mendatang, publik dipertontonkan dengan berita maraknya kegiatan bazar, pasar murah sembako, pembagian kursi roda serta pembagian uang atau bentuk iming-iming lainnya yang dilakukan secara masif dan sistematis, dan ditenggarai dilakukan oleh team/kelompok yang berafiliasi pada salah satu pasangan cagub/cawagub DKI.

Aktifitas seperti yang disebutkan di atas merupakan tindakan money politik yang bertujuan untuk menggiring pilihan seseorang untuk mencoblos kandidat tertentu.

Baca juga:  POLITIK DAN SENSITIVISME LOKAL

Demokrasi modern menuntut dan menuntun nalar sehat untuk berkontestasi secara fair dengan mengedepankan program-program yang dianggap relevan dan dapat menjadi solusi atas problematika yang dihadapi oleh masyarakat atau daerah tertentu.

Aksi money politik merupakan tindakan primitif dalam demokrasi modern dan hanya dilakukan oleh pihak yang kehilangan akal sehat dan nalar berdemokrasi.

Money politik merupakan aksi pembajakan terhadap demokrasi, merusak tatanan dan pilar demokrasi sehat yang bersendikan rasionalitas dan keadaban.

Pusat Studi dan Transformasi (PUSARAN) Indonesia :

1. Mendesak kepada KPU DKI Jakarta untuk memastikan terselenggaranya pemilihan secara transparan, jujur, bebas dari intervensi serta memastikan pemilik suara dapat menggunakan hak pilihnya.

2. Mendesak Bawaslu DKI Jakarta untuk secara intens mengawasi proses pemilihan, khususnya dimasa tenang sampai pada proses perhitungan suara serta memberikan sanksi tegas pada kandidat yang melakukan pelanggaran.

Baca juga:  Jurnalisme Investigasi, Cara Melawan Penguasa

3. Menghimbau kepada civil society untuk memantau serta memastikan bahwa proses demokrasi, khususnya pemilihan Gubernur DKI ini berjalan dalam kaidah demokrasi akal sehat, sehingga konsolidasi demokrasi di indonesia berjalan dengan baik dan semakin berkualitas.

 

(*) Direktur Eksekutif PUSARAN Indonesia

 

 

Example 300250