Mamuju, Beritaini.com — Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh menerima audiensi HMI se Sulbar, di Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 9 November 2023.
Pj Gubernur Zudan mengapresiasi langkah yang dilakukan HMI se Sulbar dalam menyikapi permaslahan di daerah. Beberapa hal didiskusikan perihal progres bantuan stimulan rumah rusak tahap II korban gempa 2021, pelayanan di RSUD Sulbar, perda RTRW, persoalan sampah di Kabupaten Polewali Mandar, mengenai pendidikan menyangkut rendahnya literasi dan tingginya angka putus sekolah, dan perizinan perdagangan.
Kata Prof Zudan, untuk bantuan stimulan saat ini masih berproses di pusat, kemudian mengenai pelayanan di RSUD Sulbar soal pergub tarif akan menjadi atensi Pemprov dalam merumuskan solusi bagi masyarakat yang kurang mampu. Zudan punya ide agar masyarakat bisa parkir gratis di RSUD Sulbar dengan membawa surat keterangan miskin dari desa.
Soal RTRW, ia menargetkan proses revisi Perda RTRW dapat dirampungkan tahun ini. Termasuk didalamnya menyangkut solusi atas permasalahan batas Donggala-Pasangkayu
Lanjut soal sampah, saat ini Pemprov telah mencanangkan program menabung dengan sampah, program ini dijalankan dengan menggandeng pihak perbankan.
“Kita bersama sama menggerakkan ini. Kita membuat PKSnya bisa dengan melihat yang dilakukan (Perjanjian Kerja Sama) di Polman. Nyari duit dari sampah, tanam mangrove dan bersihkan sampah plastik,” ucap Zudan.
Soal izin jual beli minuman keras, Pemprov bakal berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten guna memastikan penegakan aturan terkait izin perdagangan.
Terkait ATS, melalui kolaborasi dengan satgas penanganan 4+1 Sulbar, terus bergerak melakukan intervensi di setiap kecamatan.
“APBD kita masih bergantung transfer dari pusat, artinya kita belum bisa mandiri, Sehingga APBD harus betul-betul program berdampak langsung ke masyarakat, termasuk beasiswa salah satunya. Kita harapkan bisa sampai ke seribu orang dari S1, S2, S3. Kriterianya banyak, miskin, kelompok ketua OKP, kelompok berprestasi, ada banyak kategorinya. Tiga kategori besar, Guru, ASN, Masyarakat Umum. Guru harus prioritas karena ilmunya turun ke murid,” ucap Zudan.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Saifuddin menambahkan dari data 48 ribu angka stunting pada 2021 telah dilakukan rekonfirmasi serta penanganan kembali bersekolah sekira 19 ribu.
“Juga ditemukan beberapa ATS di luar dari data, artinya ATS baru dan ini secara bertahap kita lakukan penanganan dengan mengembalikan bersekolah. Salah satunya dengan memberikan bantuan berupa seragam dan bantuan lainnya,” kata Saifuddin.(*)
