AdvertorialParlemenSulawesi Barat

Soal Serapan Anggaran, DPRD Sulbar Soroti Kinerja OPD

×

Soal Serapan Anggaran, DPRD Sulbar Soroti Kinerja OPD

Sebarkan artikel ini

Mamuju, Beritaini.com-Anggota DPRD Sulawesi Barat, Yahuda Salempang menyoroti kinerja OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Yahuda mengatakan rendahnya serapan anggaran membuktikan buruknya kinerja eksekutif.

Menurut Yauda penilaiannya berdasarkan evaluasi yang dilakukan masing-masing komisi di DPRD.

“Kami fraksi Demokrat berkesimpulan Kinerja pemerintah provinsi tidak maksimal,” kata Yahuda saat ditemui di kantornya, Jumat (14/06).

Sebagian besar OPD, sebut Yahuda masih menunjukkan trend realisasi di bawah 50 Persen.

Hal itu dianggap rawan, mengingat saat ini sudah memasuki pertengahan tahun anggaran.

“Di Dinas PU misalnya, masih ada beberapa pekerjaan yang belum juga dilelang. Dan sebagian OPD lainnya masih di bawah 40 Persen realisasi anggarannya,” katanya.

Baca juga:  Tertinggi di Indonesia, Begini Langkah Cepat Gubernur Sulbar Cegah Pernikahan Usia Anak

Politisi Demokrat ini menambahkan serapan anggaran yang masih kurang di atas memberi dampak buruk bagi masyarakat.

Rendahnya realisasi anggaran sambung dia juga membuktikan pemerintah tak memiliki keberpihakan kepada masyarakat.

“Jelas masyarakat yang dirugikan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang harusnya sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tapi karena belum direalisasikan jelas merugikan masyarakat kita,” ujarnya.

Senada, anggota DPRD Sulawesi Barat, H. Sudirman mengungkapkan aparat pemerintah provinsi hanya mementingkan diri sendiri, bukan bekerja untuk kepentingan masyarakat.

“Yang lucu itu karena belanja langsungnya justru berjalan normal. Misalnya untuk perjalan dinas, atau kebutuhan-kebutuhan internal lainnya, itu justru berjalan normal. Sementara belanja untuk publik sangat rendah,” kata politisi golkar ini.

Baca juga:  Sutinah Kunjungi Korban Kebakaran, Armada Pemadam Jadi Catatan Penting

Sebab itu, dia mengatakan mindset OPD perlu dipenahi. ” Kalau belanja langsungnya normal, sementara belanja publik tersendat, itu artinya mereka bekerja mementingkan diri sendiri. Bukan bekerja untuk kepentingan rakyat,” ujarnya

Dengan demikian, dia berharap kondisi tersebut mendapat atensi khusus dari Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar.

“Ini perlu agar Pak Gubernur melihat dan turun mengontrol para pasukannya itu. Kita berharap, jangan lagi terulang kejadian seperti tahun lalu, ratusan miliar dikembalikan ke negara karena serapan anggaran sangat rendah,”pungkasnya.

 

Penulis : Salim Majid