Makassar, Beritaini.com – Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah mengungkapkan, Kemendagri menyetujui nama Iqbal Suhaeb sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar.
Iqbal Suhaeb yang merupakan Kepala Balitbangda Sulsel, dan Mantan Kepala Satpol PP Makassar.
Iqbal sebelumnya diusulkan bersama dua calon lainnya, yakni Plt Kepala Bapenda Sulsel Denny Irawan Saardi, Kepala Balitbanda Sulsel Iqbal Suhaeb, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Sulkaf S Latief untuk menjadi Pj Wali Kota Makassar.
Saat mendapat kesempatan menyampaikan presentase sebagai calon Penjabat Wali Kota Makassar di hadapan Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah, dan Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Kamis 18 April lalu, Iqbal menyampaikan beberapa gagasannya.
Di awal pemaparannya, Iqbal mengungkap sejumlah masalah dan hambatan yang ada di Kota Makassar.
Di antaranya, visi dan tujuan kurang jelas, serta lemah dalam implementasi. Peluang yang ada di antaranya, kota dengan jumlah penduduk yang besar, lokasi dan kondisi geografis.
Demikian juga dengan tantangan yang ada, seperti urbanisasi, energi dan pelayanan publik. Serta isu strategis yang dimiliki, antara lain posisi strategis, berperan sebagai pusat distribusi/transportasi dan kota transit.
Iqbal memaparkan visinya dalam “Run Makassar” dan visi “Clean, Comfort and Continuity” atau “Bersih, Kenyamanan dan Kontinuitas”.
“Kami memiliki visi Run Makassar. Apa artinya, run itu orang Makassar tidak lagi melakukan business as usual (mengerjakan urusan seperti biasa). Jadi harus selalu agresif dan bekerja lebih cepat,” kata Iqbal.
Mengapa ini diperlukan? Ia menjelaskan, karena Makassar adalah daerah dengan pertumbuhan yang tinggi.
Demikian juga dengan aparat pemerintahan harus bergerak cepat, tidak lambat dan harus selalu berpikir out of box (beda dari biasanya).
Iqbal menilai, beberapa program yang telah dikerjakan oleh Wali Kota Makassar sebelumnya sudah baik dan perlu dilanjutkan. Sedangkan masalah yang perlu diselesaikan oleh Pj wali kota, banyak program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tumpang tindih, sehingga diperlukan ada pengaturan yang lebih baik.
Banyak persoalan yang hanya diselesaikan secara jangka pendek. Seperti perparkiran, kemacetan dan persampahan.
“Hanya gali lubang tutup lubang, dan solusinya tidak subtantif,” sebutnya.
Masalah lain yang dihadapi adalah urbanisasi. Dimana lebih 30 persen urbanisasi yang ada di Sulsel ada di Kota Makassar, demikian juga dengan masalah kemiskinan yang masih tinggi.
Selain memiliki penduduk yang besar, kesempatan yang lebih besar dalam berbagai bidang, permintaan pasar yang tinggi, dan tenaga kerja yang banyak.
Posisi Makassar sangat strategis, menjadi center point of Indonesia (titik pusat/tengah Indonesia) serta menjadi pusat distribusi jasa.
“Makassar juga merupakan kota transit. Segala orang ingin mendapatkan pelayanan yang bagus, cepat dan ramah. Sehingga fungsi-fungsi ini harus dijalankan Kota Makassar,” ujarnya.
Iqbal pun memaparkan program strategis yang akan dilakukan dalam 20 bulan jika menjabat, dituangkan dalam delapan program.
Pertama, pembangunan drainase tertutup; optimalisasi pedesterian; rekayasa lalu lintas dan parkir; waste management (manajemen persampahan).
“Ini harus tertutup agar sampah-sampah tidak masuk ke drainase, juga ada optimalisasi pedesterian,” jelasnya.
Selanjutnya, integrasi dan simplikasi program OPD; low poverty thru tourism (langkah pengurangan kemiskinan melalui pariwisata); manajemen pasar tradisional; layanan publik dan penegakan hukum.
