Mamuju, Beritaini.com – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris yang saat ini sedang melaksanakan ibadah umrah memberikan penjelasan terkait pemberhentian Nasaruddin, Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Provinsi Sulawesi Barat.
Idris menyampaikan, bahwa pemberhentian setiap aparatur sipil negara (ASN) dalam jabatan ASN adalah mutlak kewenangan sepenuhnya oleh pembina kepegawaian, dalam hal ini Gubernur, sehingga ini murni pemberlakuan mekanisme birokrasi ASN, bukan aspek politik.
Tentang, pemberhentian seseorang dalam jabatan pimpinan tertinggi (JPT), termasuk JPT Pratama Provinsi oleh gubernur didasarkan pada ketentuan yang ada. Disebutkan, terdapat tiga alasan yang selalu jadi dasar. Pertama, dari aspek kualifikasi, (disini bicara masa kerja dalam suatau jabatan). Kedua, yang menjadi dasar adalah kompetensi (kecerdasan dalam bekerja dan tidak membuat masalah), disini berkaitan dengan penilaian kinerja yang harus dicapai. Yang ketiga, adalah kebutuhan organisasi, disini terkait dengan kapasitas sesuai dengan tuntutan baru pemerintah daerah terutama yg berkaitan dengan issu strategis.
“Tentang Pak Nasarudin, sudah memenuhi ketentuan pergantiannya dan bahkan pemberhentiannya. Yang bersangkutan telah lebih lima tahun. Tapi yang paling urgent adalah kinerja, berdasarkan penilaian Gubernur sebagai pembina. Gubernur mempunyai catatan yang prinsip untuk memberhentikan yang bersangkutan.Tentang apa saja itu, ya pasti terkait dengan ke PU-an. Jadi agak panjang penjelasannya. Sebetulnya, seharusnya saya yang akan langsung menyampaikan kepada yang bersangkutan, namun pada saat ingin berangkat umroh, yang bersangkutan tidak berada di tempat,” jelas Idris dihubungi via akun Whatsapp pribadinya, Sabtu (06/04)
Mantan Deputi LAN RI bidang diklat tersebut juga menjelaskan, bahwa bukan hanya pak Nasarudin akan diberhentikan dalam jabatan kedepan, tapi beberapa Jabatan Pimpinan Tinggi pratama provinsi sudah teridentifikasi berpeluang untuk non job. Ini terutama berkaitan dengan kinerja (hasil kinerja) para pejabat.
” Intinya pergantian dan pemberhentian JPT semakin dibiasakan karena motif kinerja, bukan motif politik. Sulbar harus keluar dari masalah kalau mau baik dan maju. Siap-siap kepala OPD yang tidak berkinerja, yang hanya sibuk dengan perjalanan dinas, rakor dan rakornis. Banyak masalah dinas yang belum terkelola dengan baik karena pimpinannya. Apalagi sampai menjadi pembicaraan publik atas lemahnya kinerja,” tutup Idris.(*)
