Oleh: Saifuddin Al Mughniy*
Perkembangan sains dan tehnologi telah mendorong semua segmentasi kehidupan manusia termasuk esensi kemanusiaan yang dari hari ke hari berlangsung direlung peradaban ummat manusia. Konflik, bahaya dan kecemasan adalah bagian terpenting lahirnya garis persinggungan intelektualitas antara berbagai kutub pemikiran yang sedang berlangsung darui klasik hingga era modernitas yang kian massiv yang ditandai dengan berbagai gejala sosial yang melatar belakanginya. Hal ini tentu sangat sulit dihindari mengingat daya kritis manusia bergerak menuju jejak sejarah yang kian beranjak dari sejarah ke peradaban. Yah, postmodernisme adalah bagian yang mungkin menjadi jawaban dari kecemasan manusia terhadap lingkungannya.
Satu dari berbagai tantangan yang menghadang untuk membangun gerakan intelektual kolektif adalah adanya salah pengertian dalam pertukaran ide. Menurut Bourdieu, sering kali intelektual melihat dirinya sebagai pemikir yang kosmopolit tapi mempunyai kecendurungan bertindak sempit. Intelektual sangat sulit berkomonikasi dengan intelektual lain apalagi intelektual dari negara lain (yang tentunya berkarya dengan menggunakan bahasa negaranya). Intelektual, seringnya lebih tertarik pada perspektif yang dipunyai dan yang berdekatan dengan lingkungan pergaulanya.
Intelektual terlalu tergesah-gesah menafsirkan kesimpulan yang diajukan intelektual negara lain dengan orientasi lingkunganya dan hubugannya dengan kondisi dasar yang sangat dikenalnya. Keadaan ini menjadikan intelektual mengabaikan penilaian perspektif lain dalam penerapan dan mengubah keadaan yang telah diniatkan oleh intelektual. Menghadapi keadaan demikian, intelektual harus membangun penilaian ilmiah dan mengubah proses pembentukan pengetahuan yang membutakan intelektual. Hal itu mulai kajian terhadap sistem pendidikan dibanyak negara, termasuk mengkaji perspektif yang dominan di sekelompok intelektual dalam level lokal. Ditingkat praksis, intelektual melakukan evaluasi terhadap praktik rutin dari editor penerbit dalam menyediakan materi akademis lintas negara.
Bagi Bourdieu,pembentukan komunikasi lintas negara lebih efektif membangun kesadaran akan ancaman terhadap otonomi intelektual melalui komunikasi, intelektual kolektif lebih solid menjalankannya.Pertama; fungsi negative (defensive), melakukan kritik terhadap perspektif atau ilmu pengetahuan yang digunakan intelektual dalam melihat realitas.Berdasarkan kritik tersebut,intelektual berkarya untuk mencari cara guna membela otonomi intelektual dan dunia dari dominasi wacana kekuasaan. Kedua; positif(constructive), memberikan sumbangan penemuan baru bagi kerja kolektif sebagai tawaran alternatif atas model pembentukan dunia yang di rancang oleh kekuatan eksternal yang mengancam otonomi intelektual dan meminggirkan banyak manusia. Sensistivisme begitu sangat dibutuhkan untuk menakar agenda perubahan, tetapi bukan sensistivisme local yang menggiring primordialisme dalam berdemorasi walau hal itu sangat dibutuhkan dalam membangun politik keadaban.
Karenanya politik menjelang Pilkada serentak di Sulawesi selatan khususnya semakin bergerak secara dinamis, baik petahana maupun pendatang bar uterus mensosialisasikan dirinya agar dikenal dengan masyarakat. Terkait dengan politik local memang perkara budaya, adat istiadat, dan ketokohan local begitu sulit dinafikkan, mengingat akar kebudayaan demikian kentalnya dalam kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat Sulawesi selatan yang masih kental dengan budaya politik yang disebut parokhialisme yang mengarah pada feudalism akan menyulitkan sebagaian calon untuk merebut pemilihnya, sebab basis kedaerahan demikian mengakar disbanding dengan kampanye.
Dan kehidupan politik sulsel tidak hanya mengandalkan ketokohan semata, tetapi geopolitik demikian menjadi basis perebutan bakal calon untuk meraih simpati pemilih. Walau memang secara teoritik konsep geopolitik sudah ditinggalkan dalam literasi kontemporer, tetapi dalam kultur ;local politik basis ini tetap menjadi bagian penting bagi keberlangsungan demokrasi. Untuk Sulsel geopolitik tidak semata pembacaan wilayah territorial, tetapi makna geopolitik telah membreak down cultural dalam ikhwal yang kecil seperti suku, bahasa, kekerabatan, pergaulan, hubungan kerja, pertemanan, bahkan sampai kepada komunitas tertentu. Sehingga geopolitik tak begitu ampuh lagi untuk memberi keyakinan politik antara bakal calon pemimpin dengan rakyat.
Geopolitik yang dimaksudkan dalam framing sulsel adalah selatan, bosowa, luwu toraja, ajatappareng, ini terlepas dari perkara agama, bahasa, adat, serta kesukuan, namun geopolitik hanya meliputi wilayah terirorial. Nah, basis ini kemudian yang coba diperebutkan oleh sekian calon dalam kontekstasi politik menjelang Pilgub 2018 mendatang. Yang jadi persoalan saat ini adalah apakah kemudian ketokohan tersandera dengan partai politik atau tak terhitung dalam zona geopolitik yang dimaksud ? maka disamping kesungguhan para kandidat, tentu juga survey begitu sangat dibutuhkan untuk member keyakinan secara ilmiah terhadap kandidat untuk memilih parpol atau pasangan yang di inginkan.
Dan hingga saat ini, NH-Aziz, IYL-Cakka, telah membuka ruang bertarung di “rumah sendiri” Luwu tentu menjadi medan peraihan suara bagi dua kandidat bersaudara yang juga pada posisi calon wakil gubernur. Sebuah pilihan yang kritis bagi NH dan IYL dalam menentukan pasangannya. Dan selain dari pada itu Agus_Aliyah, NA-TBL, dua kontestan yang juga terus menerus membangun komunikasi politik dengan beberapa partai politik untuk kemudian bias melanggeng maju di Pilgub sulsel mendatang. Ke empat pasangan tersebut telah merepresentasikan dirinya dari geopolitik yang ada.
Menariknya adalah ketika Partai Nasdem member isyarat rekomenadsi buat pasangan NH-AQM, itu berarti koalisi Golkar-Nasdem dengan jumlah kursi 25 (Golkar 18, Nasdem 7), dan itu di lakukan oleh RMS sebagai ketua DPW Nasdem Sulsel. Apakah kemudian koalisi ini adalah bagian perlawanan RMS ? ataukah koalisi yang dipaksakan ? tetapi yang pasti bahwa koalisi ini adalah pertemuan dua kutub yakni beringin dengan restorasi. Sehingga, memasuki kontekstasi Pilgub sulsel mendatang tinggal menyisakan 60 kursi yang harus di perebutkan seperti Demokrat 11 kursi, Gerindra 11 kursi, PKS 6 kursi, PAN 9 kursi, PPP 7 kursi, Hanura 6 kursi,, PDIP 5 kursi, PKB 3 kursi, PBB 1 kursi, dan PKPI 1 kursi.
Sehingga kalau 60 suara diperebutkan oleh tiga calon yang lain IYL, AAN, NA, dan mendapatkan pembagian yang merata maka masing-masing bias mendapatkan 20 kursi dukungan, dan kalau ini terjadi maka kontekstasi politik akan berlangsung dinamis sebab keempat tokoh bertarung diarena Pilgub 2018 mendatang, sehingga wacana menyandera tokoh tidak ada lagi. Itu hitungan secara matematis, tetapi secara politik tentu sangat kecil kemungkinan bisa terjadi sebab koalisi bisa menepis kemungkinan empat kandidat dapat bertarung melalui jalur partai politik.
Dengan demikian, perterungan di Pilgub mendatang adalah satu babakan sejarah yang mewakili “politik territorial” bukan pertarungan bangsa antara Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar. Tetapi ini sebuah pertarungan kehormatan dan kejujuran atas bumi para pelaut ulung. Sehingga butuh kesadaran kolektif untuk menjawabnya demi membangun demokrasi yang bermartabat bagi kemajuan Sulawesi selatan.
(*) Ogie Institute Research and Political Development
