Mamuju, Beritaini.com – Manajemen kehumasan Pemerintah Provinsi Sulbar mendapat kritikan dari kalangan jurnalis dan media di Sulbar.
Pasalnya, Biro Humas yang sejatinya menjadi corong Pemerintah ditiadakan dan diambil alih oleh Dinas Kominfo Sulbar yang tidak memahami tupoksi Kehumasan.
Anhar, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulbar mengatakan, “pemprov dalam hal ini Kominfo harus lebih profesional untuk kerjasama dengan media, tidak boleh membedakan, kalau segala prasyarat sudah dipenuhi untuk sebuah kerjasama maka harus dilaksanakan atau dibayarkan untuk kerjasamanya,” katanya, Kamis (30/05).
“Pemprov Sulbar harus mendukung penuh tumbuhnya media profesional, setidaknya menuju profesional. Sehingga dalam membangun kerjasama tidak disamaratakan, karena hanya takut akan didemo. Harus dicatat kualitas media dalam memproduksi sebuah berita ditentukan oleh orang-orang yang juga profesional. Semoga kerjasama tahun ini bisa jadi evaluasi besar,” harapnya.
“Pemprov selaku pemilik anggaran berhak menentukan dengan siapa bekerjasama dan dengan syarat seperti apa nantinya, benar-benar harus memperhatikan bobot,” kata Anhar yang juga pengelolah Katintang.com.
Hal senada disampaikan Mursalim Majid Wakil Ketua PWI Sulbar, “mendesak pemprov sulbar dalam hal ini Gubernur ABM segera mengembalikan Biro Humas dan meniadakan kerja-kerja kehumasan di Diskominfo Sulbar, agar corong pimpinan di Sulbar lebih bermarwah,” kata Salim sapaan akrab Mursalim.
Menurut Salim, pola satu pintu tanpa dimbangi SDM kehumasan yang mumpuni akan menghasilkan kualitas yang jauh dari harapan. Humas sebagai corong pimpinan memiliki peran penting dalam pengelolaan informasi bagi halayak ramai. Sehingga kewenangan Biro Humas yang dilimpahkan ke Dinas Kominfo sebuah kegagalan paham terkait tupoksi kehumasan.
Salim menambahkan, “jika hanya berpedoman pada kata “Komunikasi” dari subkata KOMINFO (Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik), bukan berarti kerja humas dilimpahkan ke Diskominfo. Lalu bagaimana dengan kata “informatika” yang juga subkata Kominfo. Apakah juga seluruh kerja-kerja informatika di Pemerintah Provinsi Sulbar menjadi bagian kerja Kominfo seperti pembuatan website seluruh SKPD, pembuatan aplikasi e-governmant, e-badgeting dan e-planning yang merupakan ranah ilmu informatika menjadi tupoksi Diskominfo Sulbar?,” beber Salim wartawan senior Sulbar
Salim juga mengkritisi lambannya realisasi anggaran untuk media. LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) media yang telah masuk hampir sebulan lalu hingga saat ini belum dicairkan.
“Bisa dilihat LPJ media sudah lama masuk tapi sampai hari ini belum cair. Media hanya menuntut haknya bukan mengemis. Sangat disayangkan infokom jika ada yg dibayarkan dan ada yang belum, diskriminatif,” ungkap Salim.
