Mamuju, Beritaini.com – Keberhasilan suatu daerah tidak hanya diukur dari seberapa berkembangnya pembangunan infrastruktur suatu wilayah, namun juga ditunjang dengan keberhasilan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan ketersediaan fasilitas penunjang pendidikan.
Pemerintah daerah selaku regulator pembangunan daerah, dituntut untuk terus berupaya menghadirkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, utamanya terkait pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat.
Manifestasi hal itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen dari total APBD nya.
Sayangnya, Anggaran pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Mamuju, dari APBD terus berkurang sejak tahun 2015, silam.
Data Neraca Pendidikan Indonesia menyebutkan, dari 23,2 persen di tahun 2015 menjadi 3,70 persen di tahun 2018. Bahkan di tahun 2017 anggaran pendidikan di Kabupaten Mamuju hanya 0,21 persen.
Tahun 2018, Mamuju tercatat menjadi kabupaten dengan anggaran paling kecil di Sulbar. Jauh di bawah Majene dengan 16,81 persen, Polman 11,65 persen, Mateng 8,54 persen, Mamasa 6,41 persen dan Pasangkayu 4,01 persen.
Alhasil, data Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), mencatat Mamuju menempati posisi paling krusial di Sulbar dalam hasil Ujian Nasional (UN) SMP tahun 2019.
Mamuju hanya mampu mengumpulkan nilai 41,87 poin. Sementara Mamasa dengan 56,25 poin, Pasangkayu 44,27 poin, Mateng 43,35 poin, Majene 42,41 poin, dan Polman 42,40 poin.
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju, Nomor Urut 1, Siti Sutina Suhardi dan Ado Mas’ud dengan Visi Mamuju Keren, memberi perhatian serius terkait permasalahan pendidikan di Kabupaten Mamuju untuk menunjang pembangunan SDM di daerah yang menjadi ibukota provinsi Sulawesi Barat ini. Berikut 5 Misi Mamuju Keren disektor Pendidikan, yang mesti anda Ketahui :
1. Pemerataan Guru dan Kenaikan Gaji Tenaga Guru Honorer.
Pemerataan pendidikan menjadi hal fundamental yang hingga saat ini belum mampu dituntaskan pemerintah daerah Mamuju. Kualitas Pendidikan yang ada di pelosok pedesaan atau yang jauh dari pusat kota cukup rendah. Hal ini disebabkan oleh kurang meratanya tenaga pendidik di pedesaan. Tenaga pendidik justru bertumpuk di pusat kota Mamuju.
Selain tenaga pendidik yang tidak merata, masalah yang kemudian muncul adalah honor atau insentif kependidikan yang diterima oleh guru honorer di pedesaan sangat jauh dari kata layak. Olehnya Tina-Ado berkomitmen menuntaskan hal tersebut.
