Makassar, Beritaini.com – Pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk mencapai 100 persen Open Defecation Free (ODF) di seluruh wilayah Kota Makassar. Untuk itu keberadaan infrastruktur penunjang ODF perlu diupayakan.
Dana kelurahan yang akan dikucurkan ke setiap Pemerintah Kelurahan diharap dapat dimanfaatkan dalam pembangunan sarana dan prasarana sanitasi, termasuk instalasi pengolahan air limbah (IPAL) Komunal.
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar menekankan untuk program pembangunan yang sifatnya fisik perlu memperhatikan beberapa hal terkait administrasi maupun teknis.
“Dalam pembangunan fisik, perlu diperhatikan administrasi maupun teknis mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan agar berjalan baik,” kata Humas Dinas PU Makassar, Hamka Darwis saat menjadi narasumber pada kegiatan Workshop Sinergitas Perencanaan Penganggaran Dana Kelurahan untuk Infrastruktur menuju Makassar ODF di Hotel Aston Makassar, Jumat (02/08).
Hamka menjelaskan, yang pertama ketersediaan lahan tanpa mengesampingkan persoalan administrasi seperti status kepemilikan lahan. Tujuannya untuk mencegah sandungan hukum di kemudian hari.
“Administrasi yang akuntabel dan berdasar hukum kuat harus mampu mem-backup. Kemudian persoalan teknis seperti ketersediaan sumber air, perencanaan teknis atau standar bangunan, kemudian pembentukan Badan Pengelola,” ujarnya.
Penganggaran yang meliputi perencanaan hingga pengawasan, kata Hamka Darwis, juga harus menjadi perhatian utama bagi para lurah. Tidak boleh luput dari perhatian yakni berangkat dari kebutuhan masyarakat setempat.
Berdasarkan informasi yang diterima, ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. Sebab, pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan.
“Sehingga untuk memutuskan rantai penularan ini harus dilakukan rekayasa seperti pembangunan infrastruktur sanitasi maupun IPAL Komunal pada akses ini,” kuncinya.
